peraturan perangkat desa. Tipe Dokumen. peraturan perangkat desa

Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah. Berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru. 18. (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti. 8. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. Dalam menatausahakan pengelolaan belanja desa, perangkat desa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait, salah satunya adalah tentang perpajakan. Konten tersebut mengulas tentang #Tupoksi Perangkat Desa - Kumpulan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 2022 terbaru dan lengkap. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. (2) Besaran. 2. e. Biaya 7. Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Pengangkatan kembali Perangkat Desa, dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang. menyelenggarakan pelayanan umum seperti surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Unsur lain adalah Perangkat Desa. 10. wewenang Tim Pengisian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa. (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang SOTK Pemerintah Desa. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2. pdf - Google Drive. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghaasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. bahwa regulasi terkait dengan perangkat desa telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten TUlungagung Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perangkat Desa; b. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Perangkat Desa. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenaiDaripada penasaran, simak syarat umum dan khusus bakal calon perangkat desa menurut Peraturan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 67 Tahun 2017. 1. (A) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa yang berpedoman dengan Peraturan Bupati ini. 13 hal. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 17. Dikatakan alternatif, karena SK mutasi terbaru ini adalah opsi lain yang bisa dilakukan oleh Kepala Desa. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Organisasi Pemerintah Desa dengan sistematika berikut : 1. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan. Sobat Desa bisa menemukan Sekumpulan Tupoksi Prades dalam artikel ini yang tentu saja sudah Kami olah menurut peraturan-peraturan tersebut. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa : Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. Soal yang tampil adalah 25 soal yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputer. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat. Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perangkat desa mempunyai peranan yang sangat penting selain peranan seorang Kepala desa/Sangadi. pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Bahwa dengan berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Permendagri nomor 83 tahun 2015 serta pasal 2 ayat (4). bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 31 Desember 2015. Pasal 4 Ketentuan mengenai hari libur nasional, hari libur daerah, hari libur keagamaan dan cuti bersama berlaku bagi pemerintah Desa. Dalam rumusan RUU, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi hak Kepala Desa, bukan wewenang Kepala Desa. Beranda. Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 melalui link di bawah ini: Download PDF. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala. by admin - 29/11/2017 0. perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada; c. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan; i. 1. Peraturan terkait Hak dan Kewajiban Kepala Desa/Perangkat Desa: 1. Tematik. (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 26 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas : a. Lihat Juga : Gaji/Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Terbaru Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019 Poin Pasal Penting Dalam PP No 11 Tahun 2019 Pasal 68. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Khususnya melalui ajang dukungan saatPilkades. Perangkat Desa, maka terkait syarat calon Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Terhadap adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 6. Mengingat : 1. Peraturan di Desa 2. Dalam UU Desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain: (i) tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa; (ii) akuntabilitas Kepala Desa; (iii) larangan bagi Kepala Desa (iv) pemilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan. Judul. Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 Bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala. penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi. Pedoman Struktur Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelelolaan. 43 Tahun 2014; dan PERMENDAGRI No. Pengawas—Penganlkatan Perangkat. Perangkat Desa. 25 d. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Glosarium. perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, tugas dan fungsi dari pemerintah desa, sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan. Peraturan Perundang-undangan. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT. T. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Desa Trayu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Perangkat Desa dan/atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa. ABSTRAK: Menimbang : a. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Aparatur Pemerintah Desa diberikan Penghasilan Tetap. dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten. nomor. Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. keterbukaan. Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2 Pasal 1 berisi tentang perubahan-perubahan ketentuan dalam Permendagri No. Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalarn peraturan perundang- undangan; 7. 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa. Kabupaten adalah Kabupaten Garut. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan. Perda tentang Perencanaan,. Secara lengkap, berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru: Kumpulan Permendagri tentang Desa Tahun 2012; Tanggal diundangkan: 19 Desember 2012: Nomor: 78: Tahun: 2012:. diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 19. Contoh peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa salah satunya adalah Permendagri No. Hak-hak Perangkat Desa 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan Desa; k. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon Jika Sobat Desa tidak ingin repot-repot membaca satu per satu peraturan di atas tentang Apa saja Tupoksi Perangkat Desa terbaru ini. Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa dengan adanya dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU- XIII/2015 mengenai ketentuan persyaratan tempat tinggal Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . 2022/NO. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016. 2021/No. 062 Kali Dibaca Peraturan Desa. Bahwa kekosongan jabatan devinitif itu maksimal hanya 2 bulan. Untuk Penghasilan tetap dan juga tunjangan perangkat desa sendiri, itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang besaran tiap bulannya. #Tupoksi Kasi Pemerintahan Desa - Sebagai bagian dari unsur Perangkat Desa dalam SOTK Pemerintah Desa, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; 1. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyaPeraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 35 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja, jumlah perangkat desa dan jumlah kepala dusun. Lembaga Kemasyarakatan. 11, LN. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan; o. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2). (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada. Nomor. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik perlu didukung tata kelola perangkat desa. Keputusan Kepala Desa Prayungan Nomor 20 TahunPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 8. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PENGATURAN PERANGKAT DESA DAN BPD SESUAI UU NO. 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa. diberhentikan. 2. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. 15 Juli 2022 21:24:34 Operator Desa 1. Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA BAB I. Pasal 66 (1) melegitimasi bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah (ayat (4)). Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini prinsip tidak boleh ada kekosongan jabatan. dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau. 2017. PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG BUPATI DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH . Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a danhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. 2. A. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. 16. Pasal 2 (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 2019. Tempat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah. 1222, kemendagri. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. melakukan kegiatan administrasi pendapatan yang dikelola oleh Desa; p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2007 dicabut. Untuk memilih jawaban, klik pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar. Format Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kab Temanggung No 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara. Profil Desa Dan Kelurahan; 10.